BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dewasa ini
tuntutan akan kebutuhan pendidikan dalam suatu masyarakat telah meningkat
seiring dengan adanya arus globalisasi. Globalisasi ini secara tidak langsung
membutuhkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan yang
lebih tinggi dan kompeten. Sehingga secara tidak langsung masyarakat saat ini
berbondong-bondong untuk menjalani proses pendidikan pada tingkatan yang lebih
tinggi. Adanya proses wajib belajar bagi warga negara Indonesia maka diharapkan
pendidikan masyarakat akan lebih merata dan menghasilkan lulusan yang
diharapkan sesuai tujuan dari proses pendidikan. Adapun masyarakat saat ini
menempuh pendidikan baik dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah
Atas dan bahkan pada saat ini sudah banyak yang menempuh pendidikan di
Perguruan Tinggi karena dimaksudkan pada saat kelak individu dapat memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Dalam fungsi pendidikan itu ada
fungsi manifes yaitu fungsi utama dan fungsi laten yang manfaatnya dirasakan
secara tidak langsung. Adanya jaminan pendidikan oleh pemerintah seperti
program beasiswa bagi kalangan yang kurang mampu diharapkan akan meperbaiki
kualitas sumber daya manusia dan ekonomi masyarakat sehingga makin sejahtera.
Proses
pendidikan tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah adanya program wajib
belajar, program beasiswa, bahkan study di luar negeri diharapkan akan menarik minat masyarakat untuk ikut serta
dalam proses pendidikan yang diharapkan yaitu memperbaiki kualitas pendidikan
bangsa Indonesia. Pemerintah juga turut memegang peranan utama yaitu pembuatan
beragam aturan atau regulasi pendidikan seperti Undang-Undang yang berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945. Adapun perbaikan sistem pendidikan seperti sarana dan
prasarana, peningkatan kesejahteraan Guru dan Dosen, pembuatan kurikulum yang
sesuai dengan aktualisasi zaman dan berbagai system yang terdapat dalam
manajemen pendidikan. Adanya perbaikan system maka harapannya proses pendidikan
yang berjalan lebih efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dari proses
pendidikan yang secara tidak langsung akan mengubah dan memperbaiki kualitas
sumber daya manusia. Beberapa hal tersebut akan memperbaiki menghasilkan output
yang lebih baik dan outcome yang lebih berkualitas serta kompeten dalam bidang
profesi yang dijalani oleh masing masing individu.
Pembuatan dan
perubahan kurikulum merupakan elemen yang penting dalam proses belajar mengajar
sehingga diharapkan materi pendidikan yang disampaikan oleh guru kepada peserta
didik akan lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan isu-isu yang ada pada era
globalisasi tanpa mengurangi jati diri dan kepribadian bangsa. Kurikulum ini
dirasa penting dn selalu dilakukan perbaikan dan pengubahan dalam isi materi
dan bobotnya. Berkaitan dengan pentingnya kurikulum di dalam manajemen
pendidikan maka dalam makalah ini dibahas materi tentang Manajemen Kurikulum dan akan dibahas lanjut dalam isi makalah.
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimana konsep
dasar kurikulum?
2.
Bagaimana
pengorganisasian kurikulum?
3.
Bagaimana ketatalaksanaan
kurikulum?
4.
Bagaimana proses
pengembangan komponen-komponen kurikulum?
C.
Tujuan
1.
Mengetahui konsep
dasar kurikulum.
2.
Mengetahui
pengorganisasian kurikulum.
3.
Mengetahui
tentang ketatalaksanaan kurikulum.
4.
Mengetahui
proses pengembangan komponen-komponen kurikulum.
D.
Manfaat
1.
Menambah
pengetahuan tentang konsep kurikulum.
2.
Menambah
pengetahuan tentang pengorganisasian kurikulum.
3.
Mengetahui
tentang ketatalaksanaan kurikulum.
4.
Dapat memahami
proses pengembangan komponen-komponen kurikulum yang ada.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Konsep dasar Kurikulum
Kata kurikulum
berasal dari bahsa Inggris “curriculum”
yang diambil dari bahasa Yunani “curir”
yang artinya pelari dan “curere” yang
artinya tempat berpacu. Bertolak dari makna secara etimologis, kata kurikulum
pada mulanya berasal dari bidang olahraga yang menunjuk pada definisi “jarak
yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai finish”.
Analogi tersebut mengartikan kurikulum
disekolah dapat diartikan sebagai jarak kegiatan belajar dari awal sekolah
sampai tamat dri sekolah tersebut. Lunenberg dan Ornstein (2000: 443)
mengemukakan bahwa kurikulum didefinisikan dalam berbgai pengertian: sebagai
rencana, dalam kaitan dengan pengalaman, sbagai suatu bidang studi, dan dalam
kaitan dengan mata pelajaran dan tingkatan kelas. Suatu kurikulum dapat
digambarkan sebagai suatu rencana tindakan,
atau suatu dokumen tertulis, yang meliputi strategi untuk menuju keberhasilan
yang diinginkan. Kurikulum dapat digambarkan secara luas, yang berhubungan
dengan pengalaman pelajar. Hal itu
berakar dari definisi John Dewey tentang pendidikan dan pengalaman, seperti
pandangan Holliss Caswell dan Doak Campbell, pada tahun 1930-an, kurikulum
adalah “semua pengalaman anak-anak dibawah bimbingan guru”. Serta kurikulum dapat
dipandang sebagai suatu bidang studi,
yaitu sebagai suatu pokok akademik yang mencoba meneliti dan menyatukan posisi
utama, kecenderungan dan konsep kurikulum. Kurikulum dapat dipandang dalam
kaitan dengan mata pelajaran yang spesifik (seperti mateatika, ilmu
pengetahuan, bahasa, sejarah, dan ain-lain) dan tingkatan kelas.
Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan
pengertian kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Dari
berbagai pengertian maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum
adalah segala kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang dituangkan dalam
bentuk rencana yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pebelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari
pengertian tersebut memunculkan wujud kurikulum yang berupa kurikulum tertulis
maupun kurikulum tidak tertulis, seperti sarana, metode, lingkungan
pembelajaran, dan sebagainya.
Mulyasa
mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah
diberlakukan untuk memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan
masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan
mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk
mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah lewat
pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap tuntutan
masyarakat dan pemerataan pendidikan. (Mulyasa, 2013)
Dalam pelaksanaannya, manajemen
kurikulum harus di kembangkan sesuai dengan konteks Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP). oleh karna itu, otonomi
yang di berikan pada lembaga pendidika atau sekolah dalam mengelola kurikulum
secara mandiri dengan memproritaskan kebutuhan dan ketercapaian saran dan visi
dan misi lembaga pendidikan atau sekolah tidak mengabaikan kebijakan nasional
yang telah ditetapkan.
Menurut
Suharsimi Arikunto (2000: 8) yang dimaksud manajemen kurikulum adalah penerapan
jenis kegiatan dan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian)
dalam kurikulum. Dikemukakan pula oleh Lunenberg & Orstein (2000) bahwa ada
tiga proses utama dalam manajemen kurikulum, yaitu perencanaan kurikulum (planning the curriculum), pelaksanaan
kurikulum (implementation the curriculum),
dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum (evaluating the curriculum).
Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang utama di
sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses
pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan
oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan
strategi pembelajarannya.
B.
Pengorganisasian Kurikulum
Pengorganisasian
dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni secara struktural dalam konteks
manajemen, dan secara fungsional dalam konteks akademik atau kurikulum.
Pengorganisasian kurikulum segogyianya dilihat dari kedua pendekatan tersebut,
yakni dalam konteks manajemen dan dalam konteks akademik.
Organisasi
adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka dari atau
terhadap pihak luar, yang diatur berdasarkan aturan tertentu, yang dipimpin
atau diperintah oleh seorang pimpinan atau seorang staf administratif, yang
dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan.
Suatu
organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yakni :
a. Organisasi
perencanaan kurikulum, yang dilaksanakan oleh sutau lembaga pengembang
kurikulum, atau suatu tim pengembang kurikulum.
b. Organisasi
dalam rangka pelaksanaan kurikulum, baik pada tingkat daerah maupun pada
tingkat sekolah atau lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum.
c. Organisasi
dalam evaluasi kurikulum, yang melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi
kurikulum.
Pada
masing-masing jenis organisasi tersebut dilaksanakan oleh suatu susunan
kepengurusan yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi dengan
tugas-tugas pekerjaan tertentu.
Secara
akademik, organisasi kurikulum dikembangkan dalam bentuk-bentuk organisasi,
sebagai berikut :
1) Kurikulum mata ajaran, yang terdiri dari
sejumlah mata ajaran secara terpisah.
2) Kurikulum bidang studi, yang memfungsikan
beberapa mata ajaran sejenis.
3) Kurikulum integrasi, yang menyatukan dan
memusatkan kurikulum pada topik atau masalah tertentu.
4) Core curriculum, yakni
kurikulum yang disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa.
Bentuk-bentuk
kurikulum disusun menurut pola organisasi kurikulum dengan struktur, urutan dan
ruang lingkup materi tertentu. (Hamalik, 2010: 136-137)
C.
Ketatalaksanaan kurikulum
Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan
yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat
sekolah yang berperan kepala sekolah dan pada tingkatan kelas yang berperan
adalah guru. Walapun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam
pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan tingkat dalam pelaksanaan
administrasi, yaitu tingkat kelas dan sekolah, namun antara dua tingkat dalam
pelaksanaan adminsitrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan
bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan proses administrasi kurikulum.
1.
Pelaksanaan
Kurikulum Tingkat Sekolah
Pada tingkat sekolah, kepala sekolah
bertanggungjawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang
dipimpinnya. Kepala sekolah berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan, yakni
menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat,
dan membuat notula rapat, membuat statistik dan menyusun laporan.
a.
Kepala Sekolah
sebagai Pemimpin
Pada umumnya
seorang pemimpin harus memiliki sifat atau sikap atau tingkah laku tertentu
yang justru merupakan kelebihan dibandingkan orang lain atau dibawahnya. Sifat
tersebut anatara lain :
1)
Mampu mengelola
sekolah (Managerial Skills)
2)
Kemampuan
professional atau keahlian dalam jabatannya
3)
Bersikap rendah
hati dan sederhana
b.
Perilaku Seorang
Administrator
c.
Penyusunan
Rencana Tahunan
d.
Pembinaan
Organisasi Sekolah
e.
Koordinasi dalam
Pelaksanaan Kurikulum
f.
Kegiatan
Memimpin Rapat Kurikuler
g.
Sistem
Komunikasi dan Pembinaan Kurikulum
2.
Pelaksanaan
Kurikulum Tingkat Kelas
Pembagian tugas
guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
kurikulum lingkungan kelas. Pembagian tugas tersebut meliputi tiga jenis
kegiatan administrasi, yaitu :
a.
Pembagian Tugas
Mengajar
b.
Pembagian Tugas
Pembinaan Ekstra kulikuler
c.
Pembagian Tugas
Bimbingan Belajar
D.
Pengembangan komponen-komponen kurikulum
Pengembangan
kurikulum merupakan sebuah istilah dalam rangka perubahan kurikulum membuat
atau merubah yang terjadi karena adanya perkembangan kehidupan masyarakat dan
IPTEK. Pengembangan kurikulum sangat diperlukan untuk merespon : (1)
Perkembangan IPTEK, (2) Perubahan sosial diluar sistem pendidikan, (3)
Pemenuhan kebutuhan siswa, (4) Kemajuan-kemajuan dalam pendidikan, dan (5)
Perubahan sistem pendidikan.
Pengembangan
kurikulum secara menyeluruh tak mungkin dipisahkan dari perkembangan sistem
pendidikan nasional dalam urutan waktu.
Dari studi pengembangan kurikulum dapat disimpulkan bahwa pengembangan
kurikulum juga tak mungkin dipisahkan dari perkembangan komponen yang mendasari
perencanaan dan pengembangan kurikulum. Komponen tersebut adalah: (1)
Perkembangan tujuan pendidikan, (2) Perkembangan teori belajar, (3)
Perkembangan siswa, (4) Perkembangan kultur, dan (5) Perkembangan bentuk
kurikulum yang digunakan.
Teori tentang
pengembangan kurikulum juga dikemukakan Thomas Kuhn (1922-1996), seorang
ilmuwan yang menekuni bidang filsafat ilmu pengetahuan. Thomas Kuhn yang
terkenal dengan buku The Structure of
Scientific Revolutions (1962), di mana ia memperkenalkan gagasan di mana
ilmu pengetahuan tidak maju melalui suatu akumulasi linier dari pengetahuan
baru, tetapi sebagai gantinya mengalami revolusi berkala yang ia sebut
dengan “paradigm shifts” (pergeseran paradigma), di mana sifat alami
penyelidikan ilmiah pada bidang tertentu dengan tiba-tiba diubah. Thoma Kuhn
memperkenalkan paradigma perubahan kurikulum secara evolusioner berdasarkan
struktur revolusi sains.
Tabel 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia
|
No.
|
Nama/Tahun
|
Isi/Orientasi
|
|
1
|
Kurikulum
th. 1947
|
Rencana
Pelajaran 1947
|
|
2
|
Kurikulum
th. 1952
|
Rencana
Pelajaran Terurai 1952
|
|
3
|
Kurikulum
th. 1964
|
Rencana
Pelajaran 1964
|
|
4
|
Kurikulum
th. 1968
|
berorientasi
pada materi
|
|
5
|
Kurikulum
th. 1975
|
berorientasi
pada tujuan
|
|
6
|
Kurikulum
th. 1984
|
Penyempurnaan
kurikulum th. 1975
|
|
7
|
Kurikulum
th. 1994
|
berorientasi
pada aspek nasional dan aspek lokal (KML)
|
|
8
|
Kurikulum
th. 2004
|
Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK)
|
|
9
|
Kurikulum
th. 2006
|
Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
|
Dengan adanya
kegiatan pengembangan kurikulum maka diharapkan akan dapat menghasilkan
kurikulum yang memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut :
1.
Obyektif,
2.
Realistis,
3.
Serasi,
4.
Koherensi,
5.
Aplikatif,
6.
Generatif,
7.
Keberhasilan,
8.
Inovatif,
9.
Konstruktif, dan
10. Ketersembunyian
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Manajemen kurikulum merupakan subtansi manajemen yang
utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar
proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian
tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus
menyempurnakan strategi pembelajarannya.
Pengorganisasian dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni secara
struktural dalam konteks manajemen, dan secara fungsional dalam konteks
akademik atau kurikulum. Pengorganisasian kurikulum segogyianya dilihat dari
kedua pendekatan tersebut, yakni dalam konteks manajemen dan dalam konteks
akademik.
Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan
kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang
berperan kepala sekolah dan pada tingkatan kelas yang berperan adalah guru. Walapun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan
tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan tingkat dalam
pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan sekolah, namun antara dua
tingkat dalam pelaksanaan adminsitrasi kurikulum tersebut senantiasa
bergandengan dan bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan proses administrasi
kurikulum.
Dari studi pengembangan kurikulum dapat disimpulkan bahwa pengembangan
kurikulum juga tak mungkin dipisahkan dari perkembangan komponen yang mendasari
perencanaan dan pengembangan kurikulum. Sehingga kurikulum merupakan elemen
penting dalam suatu sistem pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Amirin, Tatang M. 2011.
Manajemen Pendidikan. Yogyakarta:
UNYpress.
Hamalik, Oemar. 2010. Manajemen Pengembangan Kurikulum. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
