BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sosiologi Desa Kota merupakan ilmu yang mengkaji
tentang fenomena sosial pada desa dan kota, bahkan dapat mengkaji lebih
mendalam seperti sistem, sub-sub sistem, dan unsur-unsur yang mempengaruhi
perkembangan pada masyarakat desa kota. Dalam era globalisasi modern sekarang,
Sosiologi Desa Kota sangat relevan untuk
mengkaji tentang karakteristik desa kota yang sekarang telah banyak
mengalami pergeseran budaya.
Dalam konteks ini, Tipologi Desa Kota sangat relevan
untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana karakteristik desa kota itu sendiri.
Pada dasarnya Tipologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang pengelompokan
berdasarkan tipe atau jenis.
Tipologi dalam konteks desa kota dapat menggolongkan
klasifikasi sistem kekerabatan, hamparan wilayah, karakteristik, dsb.
Jadi pada dasarnya Tipologi memberikan informasi
tentang pembagian atau pembedaan jenis-jenis seperti yang disebutkan diatas
tersebut dengan melihat nilai-nilai dan kultur suatu wilayah.
B. Rumusan Masalah
1.
Apa yang
dimaksud dengan Desa dan Kota?
2.
Bagaimana
Klasifikasi dan Tipologi Desa Kota?
C. Tujuan
1.
Guna memberi
informasi tentang apa yang dimaksud Desa dan Kota.
2.
Guna memberi
informasi tentang bagaimana Klasifikasi atau Tipologi Desa dan Kota.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Apa yang
Dimaksud Desa dan Kota
1.
Pengertian Desa
Desa adalah bentuk pemerintahan
terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas
dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang
agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya
tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antarmasyarakatnya
terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat
dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.
Sedangkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Pengertian Kota
Menurut Bintarto
Dari
segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistim jaringan kehidupan yang
ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata
ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan
sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dibagian gejala-gejala
pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat
heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.
B.
Bagaimana Klasifikasi dan Tipologi Desa Kota
Klasifikasi
dan Tipologi di Desa
Sistem tipologi di desa merupakan
cara untuk mengenal desa-desa yang begitu banyak jumlah dan beragam bentuknya.
Dengan demikian, dapat di jelaskan secara detail setiap arah perkembangannya di
Indonesia. Sistem klasifikasi dan tipologi desa didasarkan atas pendekatan
ekosistem. Pendekatan ini, dapat diidentifikasikan adanya 10 faktor yang
menentukan tingkat perkembangan sebuah desa, yaitu :
a.
Faktor penduduk
b.
Faktor alam
c.
Faktor orbitrasi desa
d.
Faktor mata pencaharian
e.
Faktor pendapatan desa
f.
Faktor adat istiadat
g.
Faktor kelembagaan
h.
Faktor pendidikan
i.
Faktor gotong royong
j.
Faktor peraturan desa
Disebuah desa tahap-tahap perkembangan sebuah Desa dapat
diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas sebgai berikut :
a.
Pra Desa dicirikan adanya kelompok-kelompok masyarakat
yang belum menetap pada suatu lokasi yang disebut desa.
b.
Desa Swadaya atau disebut juga Desa Tradisional.
c.
Desa Swakarya atau disebut juga Desa Transisi.
d.
Desa Swasembada atau yang disebut juga Desa Maju atau
berkembang.
Binarto mengklasifikasikan perkembangan sebuah Desa ke dalam tiga
tahapan, yaitu :
a.
Desa Terbelakang
b.
Desa yang sedang
c.
Desa Maju
Ketersediaan Sumber Daya Alam dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang
handal sebagai pengelola akan turut serta dalam mempengaruhi perkembangan
sebuah Desa.
Ø Desa Swadaya
Desa Swadaya yaitu Desa yang
dicirikan dengan hal-hal berikut :
1.
Sifatnya masih tradisional,dimana adat istiadatnya
masih sangat mengikat dan dijadikan panutan dalam sebuah aspek kehidupan.
2.
Hubungan antar manusianya masih snagat erat.
3.
Pengawasan sosial didasarkan atas kekeluargaan.
4.
Mata pencaharian penduduk pada sektor primer.
5.
Tingkat teknologi masih sangat sederhana sehingga
produktivitas hasil rendah disertai pula dengan keadaan prasarana Desa yang
masihlangka dan sederhana.
Sesuai dengan tingkat perkembangannya di Desa Swadaya terdapat
norma-norma kehidupan dari masyarakatnya itu sendiri, yaitu :
·
Mata pencaharian penduduknya masih pada sektor primer,
yaitu sebagian besar hidup dari hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan
hasil hutan.
·
Adat istiadat pada umumnya masih sanhat mengikat.
·
Kelembagaan dan pemerintahan Desa masih sangat
sederhana baik tugas maupun fungsinya.
·
Swadaya gotong royong masih sangat laten, yaitu
pelaksaan dan cara kerja dalam pembangunan masih berdasarkan intruksi dari
atasan, belum ada kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.
·
Prasarana Desa masih sangat terbatas.
Ø Desa Swakarya
Desa swakarya
atau desa sedang berkembang ,yaitu desa yang keadaannya sudah lebih maju
dibandingkan desa swadaya .masyarakat sudah mampu menjual kelebihan hasil
produksi ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri.interaksi sudah mulai
tampak ,walaupun intensitasnya belum terlalu sering.
Norma-norma yang melekat pada Desa
Swakarya, yaitu :
·
Mata pencaharian penduduk di sektor sekunder yaitu
mulai bergerak dibidang kerajinan dan industry kecil seperti pengolahan hasil,
pengawetan bahan makanan.
·
Output Desa yaitu jumlah dari seluruh produksi Desa
yang dinyatakan dalam nilai rupiah di bidang pertanian, perkeebunan,
perternakan, kerajinan dan industry kecil, perdagangan dan jasa berada pada
tingkat sedang.
·
Adat istiadat dan kepercayaan penduduk berada pada
tingkat transisi.kelembagaa dan pemerintahan Desa mulai berkembang, baik tugas
maupun fungsinya.
·
Pendidikan dan ketrampilan penduduk pada tingkat
sedang 30-60% telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD).
·
Swadaya gotong royong sudah mengalami transisi,
artinya pelaksaan dan cara gotong royong telah mulai efektif dan tumbuh adanya
rasa kesadaran serta tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri.
·
Prasaranyapada tingkat sedang mulai memadai, baik
kuantitas maupun kualitasnya.
Ø Desa Swasembada (Desa Berkembang)
Desa swasembada
atau desa maju, yaitu desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang
dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk
mengadakan intraksi dengan masyarakat luar, melakukan tukar menukar
barang dengan wilayah lain layaknya fungsi perdagangan, dan kemampuan untuk
saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dari hasil interaksi
tersebut, masyarakat
dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehinggga proses
pembangunan berjalan dengan baik.
Norma-norma
yang melekat pada Desa Swasembada, yaitu :
·
Mata pencaharian
di sektor tersier yaitu sebagian besar penduduk bekerja di bidang perdagangan
dan jasa.
·
Adat istiadat
dan kepercaan penduduk sudah tidak mengikat lagi.
·
Pendidikan dan
ketrampilan penduduk tingkatnya sudah tinggi.
·
Kelembagaan dan
pemerintahan Desa sudah efektif baikdalam tugas dan fungsinya, pembangunan
pedesaan sudah direncanakan sebaik-baiknya.
·
Prasarana
produksi, perhubungan, pemasaran, dan sosial cukup memadai.
·
Gotog royong
sudah manifest, artinya pelaksaannya gotong royong sudah berdasarkan musyawarah
antara warga masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
Tipologi Desa
1.
Berdasarkan sistem
ikatan kekerabatan
Berdasarkan
ciri-ciri fisik desa dalam sistem kehidupan masyarakat, maka terbentuklan
ikatan-ikatan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk. Setidaknya ada
tiga sistem ikatan kekerabatan yang membentuk tipe-tipe desa di Indonesia,
yakni:
a. Tipe desa geneologis, yaitu suatu
desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai
ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah. Desa
yang terbentuk secara geneologis dapat dibedakan atas tipe patrilineal, matrilineal,
dan campuran.
b. Tipe desa teritorial, yaitu suatu desa yang
ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela. Desa teritorial terbentuk
menjadi tempat pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama, dengan
demikian mereka tinggal di suatu desa yang menjadi suatu masyarakat hukum
dimana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat atau wilayah
tertentu.
c. Tipe desa campuran, yaitu suatu desa
dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini,
ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya.
2. Berdasarkan hamparan wilayah
Berdasarkan
hamparan wilayahnya, maka desa dapat diklasifikasikan atas desa pedalaman dan
desa pantai/pesisir.
a. Desa pedalaman adalah desa-desa yang
tersebar di berbagai pelosok yang jauh dari kehidupan kota. Suasana ideal desa
pedalaman pada umumnya lebih diwarnai dengan nuansa kedamaian, yaitu kehidupan
sederhana, sunyi, sepi dalam lingkungan alam yang bersahabat.
b. Desa pantai adalah desa-desa yang
tersebar di berbagai kawasan pesisir dan di pulau-pulau kecil yang pada umumnya
bermata pencaharian sebagai nelayan penangkap ikan dan hasil laut, dan sebagian
juga penduduknya sebagai petani subsistensi.
3. Berdasarkan pola pemukiman
Menurut Paul Landis (1948) pada
dasarnya terdapat empat tipe desa pertanian:
a. Farm village type, yaitu suatu desa dimana orang
bermukim secara besama-sama dalam suatu tempat dengan sawah ladang yang berada
di sekitar tempat mereka. Tipe desa seperti ini banyak dijumpai di Asia
Tenggara termasuk Indonesia.
b. Nebulous farm village type, yaitu suatu desa dimana penduduknya bermukim bersama di
suatu tempat, dan sebagian lainnya menyebar di luar pemukiman tersebut bersama
sawah ladangnya.
c. Arranged isolated farm type, yaitu suatu desa dimana
penduduknya bermukim di sekitar jalan-jalan yang menghubungkan dengan pusat
perdagangan (trade center) dan
selebihnya adalah sawah ladang mereka.
d. Pure isolated farm type, yaitu suatu desa di mana penduduknya bermukim secara
tersebar bersama sawah ladang mereka masing-masing.
Selain
itu, Soekandar Wiriaatmadja (1972) membagi pola pemukiman di pedesaan ke dalam
empat pola, yakni:
a.
Pola permukiman menyebar
Rumah-rumah
para petani tersebar berjauhan satu sama lain. Pola ini terjadi karena belum
adanya jalan-jalan besar, sedangkan orang-orang harus mengerjakan tanahnya
secara terus menerus. Dengan demikian, orang-orang tersebut terpaksa harus
bertempat
tinggal di dalam lahan merek.
b. Pola permukiman memanjang
Bentuk
pemukiman yang terlentak di sepanjang jalan raya atau di sepanjang sungai,
sedangkan tanah pertaniannya berada di belakang rumahnya masing-masing.
c.
Pola permukiman berkumpul
Bentuk
pemukiman di mana rumah-rumah penduduk berkumpul dalam sebuah kampung,
sedangkan tanah pertaniannya berada di luar kampung.
d.
Pola permukiman melingkar
Bentuk
pemukiman di mana rumah-rumah penduduk melingkar mengikuti tepi jalan,
sedangkan tanah pertaniannya berada di belakangnya.
4.Berdasarkan
mata pencaharian
Tipe masyarakat desa berdasarkan
mata pencaharian pokok dapat diklasifikasikan dalam desa pertanian dan desa industri.
·
Desa pertanian terdiri atas: 1) desa pertanian dalam artian
sempit yang meliputi: desa pertanian lahan basah dan lahan kering. 2) desa
dalam artian luas yang meliputi: desa perkebunan milik rakyat, desa perkebunan
milik swasta, desa nelayan tambak, desa nelayan laut, dan desa peternakan.
·
Desa industri yang memproduksi alat pertanian secara
tradisional maupun modern.
Klasifikasi
atau Tipologi di Kota
Tipologi/Klasifikasi Kota Setiap Negara Tidak Sama Klasifikasi Kota Secara
Universal dasar yang digunakan adalah Jumlah dan Kepadatan Penduduk Argentina dan
Kanada suatu tempat dengan 1.000 jiwa Sudah dapat disebut kota Amerika Serikat 2.500 jiwa Italia,
Yunani dan Spanyol untuk dapat digolongkan kota penduduknya paling sedikit
10.000 jiwa, Nederlend 20.000 jiw, Indonesia pada tahun 1971 jumlah penduduk
20.000 jiwa ditambah dengan fasilitas lainnya bisa digolongkan sebagai sebuah
kota.
i.
Klasifikasi Bersifat Numerik
Yaitu membuat klasifikasi kota berdasarkan angka-angka seperti jumlah
dan kepadatan penduduk, luas wilayah, jumlah bangunan, panjang jalan, dan
jumlah jenis jalan.
ii.
Klasifikasi Bersifat Non-Numerik
Klasifikasi Kota menggunakan indicator non-numerik adalah melihat mayoritas
pada fungsi kota itu sendiri dan kekuasaan, yaitu:
v Kota pusat produksi, yaitu kota-kota penghasil bahan
mentah dan kota-kota yang mengubah bahan tersebut menjadi barang-barang jadi.
v Kota pusat perdagangan, yaitu sebenarnya menjadi sifat
umum dari kota-kota tetapi tidak semua kota didominasi oleh kegiatan
perdagangan. Hanya ada penyaluran kebutuhan sehari-hari warga Kota, ada yang
merupakan perantara bagi perdagangan nasional ataupun perdagangan
internasional.
v Kota pusat pemerintahan, yaitu kota yang digunakan
sebagai pusat-pusat politik atau pusat pemerintahan.
v Kota pusat kebudayaan dan agama, yaitu Kota Roma yang
lebih dikenal dengan pusat keagamaan Katholik dar pada sebagai pusat kota
politik dan Mekah merupakan pusat agama Islam.
v Kota pusat kesehatan, yaitu biasanya terdapat di
daerah pegunungan yang memiliki udara bersih dan suhu yang sejuk.
Klasifikasi Kota yang bersifat Nomerik dan Non-Nomerik memiliki
ciri-ciri, yaitu :
a)
Cirri-ciri fisik
sebuah kota :
Tempat-tempat
untuk pasar dan pertokoan
Tempat-tempat
untuk parkir
Tempat-tempat
rekreasi dan olah raga
Segregasi
keruangan
b)
Cirri-ciri
sosial Kota :
Pengawasan
sekunder
Mobilitas sosial
Individualisasi
Hubungan
sekunder
Toleransi soail
iii.
Klasifikasi Kota Berdasarkan Ketersediaan dan Fungsi
Ruang Publik
Fungi Ruang Publik :
Tempat Bertemu, Tempat Berdagang, Tempat Lalulintas.
·
Pertama adalah kota tradisional, dimana ketiga fungsi ruang
public masih hidup secara bersamaan. Biasanya ini ditemui di Kota kecil dimana
penetrasi kendaraan bermotor tidak terlalu luas. Venesia di Italia adalah satu
contoh kota jenis ini.
·
Kedua adalah kota terserbu (invaded city) di mana satu
fungsi biasanya fungsi lalu lintas, dan
itupun lalu lintas kendaraan pribadi – telah menguasai sebagian besar ruang
publik, sehingga tidak ada lagi ruang untuk fungsi yang lain. Di Kota jenis
ini, penduduknya tidak akan berjalan kaki karena keinginan, tetapi karena
terpaksa. Ruang di luar bangunan dirancang untuk mobil, bukan manusia.
·
Ketiga adalah Kota yang ditinggalkan (abandoned city) di
mana ruang public dan kehidupan public telah hilang. Ketika kehidupan di ruang
public mulai berkurang, kota pun mulai dirancang untuk mobil, yang pada
gilirannya membuat banyak aktivitas yang tadinya dilakukan dengan berjalan kaki
menjadi hilang. Akhirnya, kehidupan penduduknya hanya beredar dari satu
shopping mall ke shopping center yang lain, yang harus didatangi dengan
menggunakan mobil.
·
Keempat adalah Kota yang direbut kembali (reconquered city)
di mana ada usaha yang kuat untuk mengembalikan keseimbangan fungsi ruang
public sebagai tempat bertemu, tempat berdagang dan tempat lalu lintas. Di sini
akan kita temui program – program pembatasan lalu lintas mobil, dan memberikan
keleluasaan kepada pejalan kaki untuk berinteraksi satu sama lain.
Di
Indonesia klasifikasi Kota hanya meliputi 5 tingkatan. Dengan dasar
penggolongannya adalah jumlah penduduk Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) mengeluarkan klasifikasi Kota sebagai
berikut :
·
Kota Megapolitan populasi >5 juta jiwa
·
Kota Metropolitan populasi 1–5 juta jiw
·
Kota Besar populasi 500.000–1 juta jiwa
·
Kota Sedang populasi 100.000–500.000 jiwa
·
Kota Kecil 20.000–100.000 jiwa
National
Urban Development Strategic (NUDS) membuat klasifikasi Kota sampai ke tingkat
Kecamatan, yaitu :
·
Kota Metropolitan Populasi >1.000.000 jiwa
·
Kota Besar Populasi 500.000-1.000.000 jiwa
·
Kota SedangPopulasi 200.000-500.000 Jiwa
·
Kota Kecil Populasi 20.000-200.000 jiwa
·
Kota Kecamatan Populasi 3.000-20.000 Jiwa
Data Bappepnas tahun 2005 Semenjak Tahun 1969–1994 jumlah
Kota di Indonesia adalah 412 buah yang terdiri dari :
§ Megapolitan, yaitu DKI Jakarta
§ 10 Kota Metropolitan (Bogor,
Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Ujung
Pandang, Denpasar)
§ 6 Kota besar (Padang, Batam, Manado,
Cianjur, Malang, Cirebon)
§ 84 Kota sedang serta
§ 311 Kota Kecil
Pada tahun 1995 hingga sekarang
meningkat menjadi 430 buah dengan perincian :
4 Kota Megapolitan (yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung dan
Medan)
19 Kota Metropolitan
18 Kota besar
154 Kota sedang (seperti Sorong, Kupang, Gorontalo)
235 Kota kecil
Disamping jumlah penduduk di
Indonesia Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang
dipimpin oleh seorang walikota.
Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia
|
No
|
Pulau
|
Propinsi
|
Kabupaten
|
Kota
|
Jumlah
|
|
1
|
Sumatera
|
10
|
90
|
31 (25,62 %)
|
121
|
|
2
|
Jawa
|
6
|
83
|
32 (27,83 %)
|
115
|
|
3
|
Kalimantan
|
4
|
43
|
9 (17,31 %)
|
52
|
|
4
|
Sulawesi
|
6
|
52
|
11 (17,46 %)
|
63
|
|
5
|
Nusa
Tenggara
|
3
|
30
|
4 (11,76 %)
|
34
|
|
6
|
Maluku
dan Papua
|
2
|
40
|
5 (11,11 %)
|
45
|
|
|
Jumlah
|
41
|
338
|
92 (21,40 %)
|
430
|
1. Membangun pusat-pusat perdagangan
modern.
2. Menambah fungsi Kota selain Kota
perdagangan dan jasa.
3. Melakukan perluasan Kota.
4. Membangun
infrastruktur-infrastruktur Kota.
Pemerintah
melalui SK Mendagri No. 65/1995. Mengeluarkan koridor dalam mengelola kota
(urban management) :
v Manajemen perkotaan (Urban
management)
Adalah
pengelolaan sumber daya perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata
ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi,
prasarana dan sarana perkotaan; serta disebutkan pula bahwa pengelola perkotaan
adalah para Pejabat (Pemerintah) pengelola perkotaan.
Dalam
Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2000, dikatakan bahwa Kabupaten atau Kota tetap terikat pada 11 tugas wajib yang tercantum juga dalam
Undang-undang No.22/1999 pasal 11 ayat 2, yaitu :
v Tentang pekerjaan umum, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan,
penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
Masalah
yang umumnya terjadi di Kota-Kota di Indonesia adalah :
J Secara Fisik adalah:
§ Sistem transportasi yang kurang
teratur.
§ Bangunan yang tidak tertata dengan
baik.
§ Pencemaran Lingkungan.
§ Cara parker kendaraan yang kurang
tertib.
§ Tidak menyebarnya pembangunan sarana
dan prasarana.
§ Sistem drainase tidak tertata dengan
baik.
§ Masalah pembuangan sampah
sembarangan.
§ Tidak adanya ruang publik.
§ Terbatasnya lahan.
§ Masih terdapatnya kawasan-kawasan
kumuh.
J Secara Sosial dan Kelembagaan
pemerintah :
§ Semakin bertambahnya PKL.
§ Terjadi proses marginalisasi warga
kota.
§ Pengemis dan gelandangan semakin
meningkat jumlahnya.
§ Arus urbanisasi.
§ Konflik tanah.
§ Tingkat Keamanan yang relative
rendah.
§ Tingkat pelayanan pemerintah yang
belum memuaskan.
§ Manajemen dan organisasi kota yang
belum mantap.
§ Tidak mengikuti langkah-langkah
perencanaan kota.
Klasifikasi Kota, berdasarkan :
A.
Jumlah penduduk
1.
Megapolitan, yaitu kota yang berpenduduk di
atas 5 juta orang.
2.
Metropolitan (kota raya), yaitu kota yang berpenduduk antara 1–5 juta orang.
3.
Kota besar, yaitu kota yang berpenduduk antara
500.000– 1 juta orang.
4.
Kota
sedang, yaitu kota yang jumlah penduduknya antara
100.000–500.000 orang.
B. Tingkat perkembangannya (Lewis
Munford)
1) Tingkat
Eopolis,
yaitu suatu wilayah yang berkembang menjadi kota baru.
2) Tingkat
Polis, yaitu
suatu kota yang masih memiliki sifat agraris.
3) Tingkat
Metropolis,
yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke industri.
4) Tingkat
Megalopolis,
yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang
berdekatan lokasinya sehingga membentuk jalur perkotaan yang sangat besar.
5) Tingkat
Tryanopolis,
yaitu kota yang kehidupannya sudah dipenuhi dengan kerawanan sosial, seperti
kemacetan lalu lintas dan tingkat kriminalitas yang tinggi.
6) Tingkat
Nekropolis,
yaitu suatu kota yang berkembang menuju keruntuhan.
C. Fungsinya
1) Kota pusat produksi, yaitu kota yang
memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik yang berupa bahan
mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Contoh: Surabaya, Gresik, dan
Bontang.
2) Kota pusat perdagangan (Centre of
Trade and Commerce), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat
perdagangan, baik untuk domestik maupun internasional. Contoh: Hongkong,
Jakarta, dan Singapura.
3) Kota pusat pemerintahan (Political
Capital), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan atau
sebagai ibu kota negara.
4) Kota pusat kebudayaan (Cultural
Centre), yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Tipologi
dalam masyarakat desa dan kota memang
harus dikaji guna menambah suatu wawasan tentang karakteristik dan
pembagian-pembagian ke dalam tipe-tipe masyarakat atau obyek di suatu wilayah.
Kita dapat
menyadari bahwa Tipologi dapat menggolongkan suatu SDM, SDA, dan berbagai jenis
lainnya dalam masyarakat desa maupun kota. Dan pembagian penggolongan tersebut
pun masih dikategorikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik. Dalam spesifikasi
tersebut pembagian masyarakat pembagiannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar,
serta dipengaruhi oleh ciri-ciri spesifik suatu wilayah atau masyarakat yang
mendiami di suatu tempat yang saling berhubungan.
Dalam
pembagian-pembagian tersebut dalam beberapa jenis-jenis memiliki fenomena
sosial yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan atau dengan
singkatnya dapat dikatakan sebagai masalah-masalah, dan masalah sering terjadi
pada masyarakat perkotaan.
DAFTAR PUSTAKA
Rahardjo.
1983. Perkembangan Kota dan
permasalahannya. Bina Aksara.
Yunus, Hadi.
2000. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka
Pelajar. Yogyakarta.
Alawiyah,
imamatul. 2013. Definisi Desa, Kota,
Pedesaan dan Perkotaan. http://awaliyahhasanah.blogspot.com/2013/06/definisi-desa-kota-pedesaan-dan.html.
Diakses pada Tanggal 21 Februari
2014.
2013.
Sumber Ilmu. http://tugaskuliahan45.blogspot.com/2013/08/sistem-klasifikasi-dan- tipologi-desa-di.html.
Diakse pada tanggal 21 Februari 2014.
