Heru
Hermawan (12413244001)
Triyanto (12413244029)
Iskandar
Zulkarnain (12413244017)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“BATAS NEGARA”
- Pengertian Batas Negara
Untuk
memahami proses pemikiran tentang wawasan nusantara perlu diadakan pendekatan
secara historis dan yuridis. UUD 1945 tidak menentukan secara tegas mengenai
batas-batas wilayah RI. Oleh karena itu, kita mengacu pada pasal II aturan
peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala
badan Negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum
diadakan yang baru menurut UUD ini.
Pada
zaman Hindia Belanda, pada tahun 1939, keluarlah Ordenanzie (setingkat UU) tentang Teritoriale Zee en Maritieme Krengen Ordenantie (ordenansi tentang
lautan territorial dan wilayah maritim). Dengan ordenansi itu ditentukan bahwa
setiap pulau mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut.
Hal ini berarti bahwa diantara pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, kepulauan Maluku dan Papua terdapat lautan bebas yang
dikenal dengan lautan internasional, sehingga kapal-kapal asing dapat bergerak
bebas di lautan tersebut. Hal demikian tentu tidak menguntungkan bagi negara
kepulauan yang berdaulat seperti Indonesia. Berarti kapal-kapal perang asing
(termasuk Belanda) dapat berlayarbebas dari belanda menuju Papua (Irian Jaya)
yang pada waktu itu masih dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari aspek
keamanan nasional.
a.
Deklarasi Juanda
Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah
RI mengeluarkan “Deklarasi Juanda” yang digunakan untuk menggantikan Ordenasi
wilayah territorial laut produk Pemerintah penjajahan Belanda. Pada hakikatnya
Deklarasi Juanda menerapkan “asas kepulauan” yang memandang kepulauan Indonesia
sebagai satu kesatuan utuh tidak terpisahkan, yang mengganti “asas pulau” yang
dianut pada zaman Hindia Belanda. Kemudian deklarasi tersebut dituangkan ke
dalam Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 yang isinya sebagai berikut.
1)
Perairan
Indonesia adalah lautan wilayah beserta perairan pedalaman (perairn Wilayah
Nusantara).
2)
Laut wilayah
territorial Indonesia selebar 12 mil laut dari pulau pulau terluar yang
dihubungkan dengan garis lurus antara pulau satu dengan pulau lainnya.
3)
Apabila ada
selat yang lebarnya kurang dari 24 mil laut dan NKRI tidak merupakan
satu-satunya negara tepi (disebelah wilayah RI ada negara tetangga), maka batas
wilayah laut RI ditarik pada tengah selat.
4)
Perairan
pedalaman (perairan Nusantara) adalah semua perairan yang terletak pada sisi
dalam garis dasar.
5)
Hak lintas laut
damai kapal perang asing diakui dan dijamin sepanjang tidak mengganggu keamanan
dan keselamatan negara/bangsa Indonesia.
Implikasi positif (klaim) wawasan
nusantara yang tercantum dalam UU No. 4/PRP/1960 ialah sesuai dengan ordenansi
1939 wilayah hindia belanda hanya seluas 2.027.087 Km2 berdasarkan “asas
pulau”, maka berdasarkan “asas kepulauan” wilayah RI menjadi bertambah
3.166.163 Km2 wilayah perairan pedalaman/perairan wilayah nusantara, hingga
berdasarkan klaim klaim tersebut luas wilayah RI menjadi 5.193.250 Km2 (terdiri
dari lautan dan daratan).
Ketentuan tersebut merupakan implikasi
perwujudan makna dari alinea 4 Pembukaan UUD 1945 apabila dihubungkan dengan
pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik”. Lebih penting dari itu adalah deklarasu Juanda 1957
merupakan titik pangkal lahirnya klaim wawasan nusantara yang merupakan
konsepsi kewilayahan.
Penentuan garis batas Indonesia dengan
menggunakan jalan menghubungkan pulau-pulau terluar dengan garis lurus antara
pulau satu dengan pulau lainnya adalah mengikuti jurispondensi yng dikeluarkan
Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 1951, yaitu tentang putusan sengketa
perairan antara Norwegia dan Inggris tahun 1939 (Anglo-Norwegian Fisheries Case). Mengenai lalu lintas damai diatur
dalam PP Nomor 8.1962 dijabarkan dalam Kepres Nomor 16/1971 tentang izin
berlayar bagi kapal asing sipil oleh Menteri Perhubungan dan bagi kapal asing
militer harus mendapat izin dari Menteri Pertahanan Keamanan.
b.
Konsep Landas
Kontinen
Indonesia dikenal dengan kekayaan
sumberdaya alamnya, baik di daratan, di bawah tanah, maupun yang berada
dilautan perairan Indonesia. Untuk merealisir pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat telah dikeluarkan UU NO. 44/1960
tentang “pertambangan minyak dan gas bumi” serta UU no 11/1967 tentang
“ketentuan-ketentuan pokok pertambangan”.
Sudah menjadi pendapat banyak negara
bahwa landas kontinen merupakan suatu kelanjutan dari daratan, sehingga wajar
sumber kekayaan alam yang terdapat di bawah landas kontinen tersebut merupakan
hak eksklusif negara yang bersangkutan. Suatu negara pantai mempunyai
penguasaan dan yurudiksi yang eksklusif atas kekayaan mineral dan kekayaan
lainnya dalam dasar laut dan tanah di bawahnya
pada landas kontinen sampai kedalaman 200 meter.. sedang tentang garis
landas kontinen dengan negara-negara tetangga seluas lebih kurang 800.000 mil
persegi
c.
Konsepsi zone
ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil
Pada negara-negara pantai mereka
memanfaat kan perairan atau kelautan seluas mungkin., yaitu 200 mil laut
apabila tidak berhadapan dengan negara lain. Di Indonesia yang merupakan negara
kepulauan yang sebagian besar berbatasan dengan lautan sering dihadapkan pada
tindakan sepihak oleh negaranegara asing yang kapal-kapalnya masuk perairan
wilayah Indonesia untuk menguras ikan. Oleh karena persoalan itu di
deklarasikan ZEE Indonesia, yang di kukuhkan dengan UU No. 5 tahun 1983.
d.
Ruang Angkasa
Membicarakan matra
udara terasa penting terutama setelah ditemukannya pesawat terbang dan ditambah
kemajuan iptek. Dalam menerapkan hukum angkasa terdapat juga beberapa aliran
yang perlu dipertimbangkan.
Pertama ialah teori udara bebas yang meliputi (i) kebebasan
ruang tanpa batas yang artinya dapat dipergunakan oleh siapapun. Sehingga tidak
ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara dan (ii) kebebasan
ruang terbatas yang terdiri atas dua ketentuan berikut: (a) negara kolong
berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan keselamatan
dan (b) negara kolong hanya mempunyai hak terhadap wilayah tertentu.
Teori yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara
haruslah terbatas ialah :
- Teori keamanan
Fauchille menyatakan bahwa negara
mempunyai kedaulatan wilayah udara dibatasi dengan kebutuhan untuk menjaga
keamanan. Pada tahun 1901 batas keamanan ditentukan dengan ketinggian 1.500m,
tetapi pada 1910 diubah menjadi 500 m.
- Teori penguasaan Cooper
pada tahun 1950 cooper menyatakan bahwa
kedaulatan udara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan dalam
menguasai ruang udara diatas wilayahnya secara fisik dan ilmiah.
- Teori udara Schacter
Schacter menyatakan bahwa wilayah udara
hendaknya sampai suatu ketinggian dimana udara masih cukup mampu mengangkat
atau mengapungkan balon/pesawat udara. Pada saat ini ketinggian tersebut lebih
kurang 30 mil dari mika bumi.
Kedua ialah teori negara berdaulat di utara. Belum ada
kesepakatan di forum internasional mengenai teori ini mengenai airspace (ruang angkasa) masih
menimbulkan salah pengertian batas jarak ketinggian di ruang udara, yaitu dari
mana awal mengukurnya, apakah diukur dari permukaan laut atau titik tertinggi
(puncak gunung) negara tersebut. Bagi Indonesia wilayah dirgantara (ruang
angkasa dan antariksa) termasuk orbit geostasioner adalah dengan jarak lebih
kurang 36.000 km diukur dari titik gunung tertinggi di Indonesia.
- Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga.
1.
Batas-batas
wilayah Indonesia sebelah utara
Indonesia
berbatasan langsung dengan Malaysia (bagian timur), tepatnya disebelah utara
Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan satu dari tiga negara yang berbatasan
langsung dengan wilayah darat Indonesia. Meskipun Indonesia dan Malaysia
bertetangga dan satu rumpun, akan tetapi tidak jarang terjadi konflik akibat
permasalahan pemahaman terhadap batas-batas negara. Salah satu berita yang
menggemparkan dunia adalah persengketaan Pulau Sipadan Ligitan yang dahulu
merupakan pulau terluar Indonesia sekaligus batas Indonesia sebelah utara.
Sekarang Pulau Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari negara Malaysia, hal ini
berdasarkan kesepakatan di Mahkamah Internasional.
Wilayah laut Indonesia sebelah
utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, yaitu Malaysia, Singapura,
Thailand, Vietnam dan Filipina. Batas-batas wilayah laut seringkali tidak jelas
dan membuat sedikit ketegangan dilapangan, utamanya adalah
Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Singapura diperairan Malaka (Selat Malaka).
Sudah sering rasanya kita melihat berita penangkapan petugas Indonesia terhadap
nelayan Malaysia, atau sebaliknya. Untuk perbatasan laut Indonesia dengan tiga
negara lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, dan Filipina jarang sekali ada
permasalahan, hal ini mungkin dikarenakan secara geografis letak Indonesia
dengan tiga negara tersebut cukup jauh.
2.
Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat
Sebelah
barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan
Samudera Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan
langsung dengan wilayah darat Indonesia disebelah barat. Walaupun secara
geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya
memiliki batas-batas wilayah yang terletak dititik-titik tertentu disekitar
Samudera Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan
Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Walaupun
kedua negara terpisah jauh, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran terhadap
ketentuan perbatasan seringkali terjadi, terutama dilakukan oleh para nelayan.
3.
Batas-batas wilayah Indonesia sebelah timur
Wilayah
timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua New Guinea dan
perairan Samudera Pasifik. Indonesia dan Papua New Guinea telah menyepakati
hubungan bilateral antar kedua negara tentang batas-batas wilayah, tidak hanya
wilayah darat melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia sebelah timur,
yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua New Guinea sebelah barat,
yaitu Provinsi Barat (Fly) dan Provinsi Sepik Barat (Sandaun). Meskipun
demikian, kenyataan dilapangan akan menjadi tantangan yang sebenarnya, kesamaan
budaya dan hubungan kekerabatan disekitar perbatasan memungkinkan timbulnya
permasalahan dikemudian hari.
4.
Batas-batas wilayah Indonesia sebelah selatan
Indonesia
sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan
Australia dan Samudera Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang
telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999, dahulu wilayah
ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah
Provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, tepatnya di
Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan
Australia. Diawal tahun 1997, kedua negara ini telah menyepakati batas-batas
wilayah negara keduanya yang meliputi Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan
batas landas kontinen.
Daftar Pustaka
Sunarso,
dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press.
